Eksklusif-news.com, SIANTAR
Di tahun 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) beri bantuan bedah rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin sebanyak 634 unit.
Fakta tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres Bedah Rumah serta Kumuh dan Sanitasi Tahun Anggaran (TA) 2026 di Pematangsiantar.
Kegiatan yang turut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dr Sri Haryati itu, berlangsung di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (10/10/2026).
Kepala Dinas PKP Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang memaparkan, bantuan Program BSPS huni sebanyak 634 unit itu, sedang masuk tahap verifikasi.
Tahap pertama 300 unit. Namun karena banyak kendala yang dihadapi, hanya 43 unit yang lolos dan yang tidak lolos 253 unit.
"Ini diakibatkan calon penerima bantuan meninggal dunia, rumah sudah layak huni, dan calon penerima bantuan menolak bantuan," terangnya.
Untuk itu, Dinas PKP sudah mengusulkan data pengganti yang sudah diverifikasi oleh tim, sebanyak 229 unit. "Sisa yang belum dikirim sebanyak 24 unit, dan dalam waktu dekat akan terlaksana," imbuhnya.
Di verifikasi tahap kedua, ada 334 unit dalam proses melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Keluarga (KK). Diharapkan di tahun 2026, rehabilitasi rumah 334 unit itu bisa terlaksana dengan baik.
Dijelaskan juga, dari 53 kelurahan di delapan kecamatan Kota Pematangsiantar, sebanyak 23 kelurahan masuk kawasan kumuh. Dan, Dinas PKP sudah melakukan beberapa intervensi melalui peningkatan rumah tidak layak huni, perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan, dan lainnya.
Kemudian, Dinas PKP Kota Pematangsiantar juga sedang menyusun Program Perencanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di luara kawasan pemukiman di luar kawasan pemukiman dengan luas di bawah 10 Hektar di lima kelurahan, yakni Kahean, Martoba, Sigulang-gulang, Naga Pitu, dan Tanjung Tongah.
Sementara, Walikota Wesly Silalahi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing mengatakan, kuota BSPS untuk 634 unit rumah tidak layak huni itu diharap tepat sasaran dan sesuai kriteria yang ditentukan.
“Kunjungan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP ke Kota Pematangsiantar diharap menjadikan kawasan kumuh tersebut sebagai prioritas Kementerian PKP. Sehingga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Pematangsiantar yang lebih baik," kata Subrata.
Sementara, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, kehadirannya di Kota Pematangsiantar untuk mempercepat proses rehabilitasi rumah, sehingga yang sebelumnya rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
"Kita komit, akhir Oktober alokasi untuk seluruh Indonesia sudah selesai dicairkan. Karena November dan Desember sudah fokus pembangunan dan relokasinya. Untuk itu, mohon kerja sama seluruh pihak, agar program ini dapat terlaksana dengan baik," harapnya.
Rakor itu turut dihadiri, tim dari Kementerian PKP dan Satuan Kerja PKP Sumatera Utara, sejumlah pejabat Pemko, para camat, dan para lurah. (nas)
