Latest Posts

Sembunyi di Kamar, Bandar Sabu Tak Berkutik Diciduk Polsek Bosar Maligas

Thu, 10 Sep 2026 20:38:38 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Meski sempat bersembunyi di dalam kamar rumahnya di Nagori Tiga Jadi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, pria berinisial DI (39) yang disebut sebagai bandar sabu, tak berkutik diciduk personel Bosar Maligas.

“Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan aktivitas peredaran narkotika itu sudah sangat meresahka,” ujar Kapolsek Bosar Maligas, Kamis (10/09/2026).

Dijelaskan, penangkapan sekaligus penggeledahan yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Bilson Hutauruk SH tersebut, turut didampingi Gamot dan warga setempat, Selasa (08/09/2026).

“Setelah diintrogasi, DI mengakui telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Baik di dalam rumah maupun di cakrok atau gubuk yang berada di belakang rumahnya,” imbuh Kapolsek.

Barang bukti yang ditemukan dari gubuk belakang rumah, satu tas kecil berwarna hitam berisi plastik klip kosong, satu kotak berwarna hijau berisi lima buah kaca pirex, satu sendok yang terbuat dari pipet plastik, serta enam buah bong atau alat hisap.

Dari dalam kamar rumah ditemukan satu bungkus kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi dua plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, empat plastik klip kecil kosong, serta satu unit ponsel merk Itel warna hitam.

"Pelaku mengaku barang narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari wilayah Kabupaten Batubara, yang diantar oleh seorang lelaki bernama Panjul, berdomisili di Ujung Padang," ujar IPTU Sonni Silalahi.

Kapolsek merinci, secara keseluruhan barang bukti sabu yang berhasil diamankan memiliki berat bruto 0,69 gram, ditambah sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

"Pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya kami bawa ke Polsek Bosar Maligas, untuk selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum dan pengembangan lebih lanjut," pungkas IPTU Sonni Silalahi.

Ditegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini, khususnya untuk menelusuri jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pelaku lain, termasuk sosok berinisial Panjul yang disebut sebagai pemasok barang bukti tersebut. (nas)

9 Partai Politik Tingkat Kota Penatangsiantar Lakukan Pemutahiran Data Melalui Sipol KPU Siantar

Thu, 10 Sep 2026 19:34:20 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Meski Pemilu rencananya berlangsung tahun 2029, KPU Pematangsiantar telah melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol (Sistim Informasi Partai Politik).

Dasar KPU Pematangsiantar melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol itu, sesuai dengan PKPU No 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan Anggota DPRD sebagaimanan telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2022 dan surat KPU RI No. 464/PL.01.1-SD/06/2026. Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

“Pemutahiran data dilakukan persemester. Semester I mulai Januari sampai Juni 2026, dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, ada sembilan Partai Politik yang menyampaikan pemutahiran data melalui Sipol,”kata Chucha Azhari, Koordinator Devisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Pematangsiantar, Chucha Azhari, Kamis (10/09/2026).

Kesembilan partai politik itu, Hanura, PAN, PDI Perjuangan, Perindo, PKS, PPP, PSI, Partai Ummat dan Partai Masyumi

Pada semester II mulai Juli sampai Desember 2026. Pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan itu dilengkapi dengan Data Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Keanggotaan dan domisili kantor atau sekretariat.

Hasil pantauan KPU Pematangsiantar, ada sejumlah partai politik tingkat Kota Pematangsiantar yang sudah melakukan pergantian pengurus tetapi belum mendaftarkan kepengurusan baru dimaksud melalui Sipol.

“Meki Pemilu masih lama, Partai Politik yang sudah memiliki kepengurusan baru diharap segera menyampaikan data terbaru melalui Sipol, dalam rangka memastikan keseragaman, ketertiban, dan akuntabilitas ,” kata Chucha mengakhiri. (nas)

Jembatan Kolam Merah Putih di Naga Dolok Diresmikan Kapolres Simalungun

Thu, 10 Sep 2026 19:08:59 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang SH SIK MM, resmikan revitalisasi Jembatan Kolam, Merah Putih Polres Simalungun, di Nagori Naga Dolok, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Kamis (10/09/2026).

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang melalui sambutannya menyampaikan, Jembatan Kolam Merah Putih Polres Simalungun tersebut memiliki spesifikasi panjang 15 meter, lebar 3 meter, dengan ketebalan cor beton 40 cm dan tebal aspal 4 cm.

“Dengan pembangunan Jembatan Merah Putih ini diharap dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung kegiatan perekonomian warga Kabupaten Simalungun, khususnya di Nagori Naga Dolok, Kecamatan Tapian Dolok,” kata Kapolres melalui sambutannya.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, rangkaian kegiatan juga dilakukan dengan meninjau kondisi jembatan, pemberian sembako kepada lansia sebanyak 15 paket, dan penutupan.

Sementara, Camat Tapian Dolok Juraini Purba menyampaikan, jembatan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat Naga Dolok. Untuk itu masayarakat diajak menjaga dan merawat jembatan, serta mengucapkan terima kasih kepada Polres Simalungun atas pembangunan tersebut.

AKP Verry Purba menambahkan, peresmian jembatan itu menjadi salah satu wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan infrastruktur serta kepedulian sosial bagi warga Kabupaten Simalungun.

kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin SH MH, Kabag SDM Kompol Manaek Sahala Ritonga SH MH, perwakilan Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, Kasat Lantas AKP Friska Susana Suardi SH.

Kemudian, Kapolsek Dolok Batu Nanggar Iptu Rido V. Pakpahan Skom MH Danramil 05 Serbelawan Kapten CKE. BJ. Tampubolon, Camat Tapian Dolok Juraini Purba, perwakilan Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam beserta anggota,

Selain itu, Pangulu Naga Dolok Soli Efendi, tokoh masyarakat/agama/pemuda, siswa-siswi SD dan SMP sekitar lokasi, kaum duafa penerima bantuan sosial, serta masyarakat dan undangan lainnya. (nas)

Pembangunan Kios Pasar Dwikora Parluasan yang Terbakar Selesai Oktober 2026

Thu, 10 Sep 2026 19:07:14 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Karena sudah mencapai 70 persen, pembangunan kios Pasar Dwikora Parluasan Kota Pematangsiantar sebanyak 276 petak berbentuk terbuka ditargetkan selesai Oktober 2028.

“Penyelesaian pembangunan kios sudah sekitar 70 persen, kalau pembuatan drainase dengan menggunakan box culve atau parit box, sudah selesai,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pematangsiantar, Dedy Idris Harahap, , Kamis (10/09/2026).

Setelah seluruh kios selesai Oktober 2026, akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) sebagai pengelola Pasar Dwikora Parluasan untuk ditempati pedagang. Namun, pedagang diperbolehkan memasang dinding kios demi keamanan.

Sebelumnya, Dedy Idris Harahap mengatakan, terkait dengan pemasangan jaringan listrik. Juga sedang ditrencanakan dan bola lampunya disediakan masing-masing pedagang. Kemudian, di sekitar lokasi juga akan dibangun hidrant maupun Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) yang akan dikerjakan Perumda Tirta Uli Pematangsiantar.

Hasil konfirmasi dengan pedagang yang berjualan dengan tenda darurat menghadap Jalan Mufakat , Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara, pembangunan kios tersebut diharapkan selesai tepat waktu.

“Sejak kios terbakar bulan Juni lalu, kita sempat tak berjualan walaupun sekarang pakai tenda apa adanya,” kata seorang pedagang hasil bumi dekat balaitung Tampomas.

Kalau kios sudah bisa ditempati, pedagang mengaku lebih tenang mencari nafkah karena tidak kena hujan. Apalagi saat ini sedang musim hujan.

Pantauan di lokasi, mayoritas kios sudah dilantai dan sudah dipasang seng. Sementara, para pekerja dari pelaksana pembangunan CV Sihujur Jaya sedang menyelesaikan kios-kios lainnya.(nas)

Pembahasan Ranperda Trantibum Kota Siantar Ditargetkan Selesai September 2026

Wed, 09 Sep 2026 18:18:02 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Pemko Siantar menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kota Pematangsiantar selesai bulan September 2026 ini.

Pernyataan itu disampaikan Sekda Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang “Pembahasan di lingkungan internal kita percepat supaya selesai bulan ini,” katanya, Rabu (09/09/2026).

Dijelaskan, pembahasan Ranperda Trantibum Kota Pematangsiantar yang diajukan Satpol PP Pematangsiantar telah dibahas Pemko Pematangsiantar mulai tanggal 21 Agustus 2026 dengan melibatkan tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

“Kita melakukan pembahasan bab per bab dan sekarang sudah mulai tuntas. Selanjutnya, akan dilakukan public hearing dengan mengundang berbagai pihak terkait seperti elemen masyarakat, akademika dan praktisi hukum,” kata Junaedi Sitanggang.

Terkait dengan pembahasan Ranperda Trantibum Kota Pematangsiantar sebanyak 74 Bab dan 74 Pasal dan 12 Tertib dilakukan bab per bab dan pasal demi pasal.

Adapun 12 Tertib Ranperda Trantibum tersebut terdiri dari: Tertib jalan, penggunaan jalan dan angkutan umum, Tertib perparkiran, Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, Tertib sungai, saluran air dan kolam, Tertib lingkungan, Tertib usaha dan usaha tertentu.

Kemudian, Tertib pedagang kaki lima, Tertib rumah kos dan penginapan, Tertib bangunan, Tertib sosial, Tertib sosial, Tertib pendidikan, Tertib administrasi kependudukan dan Tertib peran serta masyarakat.

Sedangkan informasi yang dihimpun, saat ini sudah dilakukan pembahasan Tertib Sosial untuk selanjutnya Tertib pendidikan, Tertib administrasi kependudukan dan Tertib peran serta masyarakat.

“Setelah melakukan beberapa tahapan selanjutnya, Ranperda Trantibum dapat disahkan DPRD Pematangsiantar menjadi Perda Trantibum,” kata Sekda mengakhiri. (In)

Kematian Wanita di Areal Perkebunan PTPN IV, Dekat Korban Ditemukan Racun Rumput

Wed, 09 Sep 2026 18:13:41 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Polres Simalungun melalui Polsek Gunung Malela bersama Tim Identifikasi (Inafis) dan Satreskrim Polres Simalungun ungkap kasus penemuan mayat wanita di areal PTPN IV Kebun Bangun, Nagori Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Informasi yang dihimpun dari Polres Simalungun setelah melakukan olah TKP, tim menemukan sejumlah barang di sekitar lokasi. Di antaranya, satu tas samping berisi uang dan balsem, satu bilah parang, satu keranjang belanjaan, serta satu botol racun rumput merek Gramoxone. Ditemukan pula bekas muntahan di dekat posisi korban.

"Dari olah TKP, botol racun rumput hanya berjarak sekitar 15 sentimeter dengan mulut korban," kata Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Rabu (09/09/ 2026).

Dijelaskan, temuan mayat itu bermula saat personel Polsek Gunung Malela mendapatkan informasi dari masyarakat, Selasa (08.09/ 2026), sekira pukul 10.00 WIB. Persisnya di Afdeling I TBM 2023 Perumnas Blok M 03 C, PTPN IV Kebun Bangun.

Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Tiorna Haloho (59) warga Nagori Nusa Harapan. “ Korban sempat dibawa ke Puskesmas Batu Anam, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sesampainya di puskesmas," ucap AKP Verry Purba.

Menindaklanjuti laporan tersebut, AKP Verry Purba menerangkan, Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B Siahaan SH MH, bersama Kanit Reskrim IPDA Roy F. D. Rumapea SH dan Kanit Intel IPDA Andre Siregar langsung menuju lokasi kejadian sekaligus berkoordinasi dengan Satreskrim dan Inafis Polres Simalungun.

"Kapolsek Gunung Malela bersama jajarannya langsung bergerak menuju TKP dan berkoordinasi dengan Satreskrim serta Tim Inafis Polres Simalungun guna melakukan olah TKP secara menyeluruh," ungkap AKP Verry Purba.

Sementara, sejumlah saksi mengatakan, korban pertama kali ditemukan dua karyawan PTPN IV Kebun Bangun yang tengah melintas di areal perkebunan. Keduanya kemudian mencari bantuan warga sekitar hingga akhirnya keluarga korban tiba di lokasi.

"Saksi menerangkan bahwa saat ditemukan, korban dalam kondisi tergeletak sambil merintih kesakitan dan dari mulutnya terdapat buih. Suami korban, Irianto Siagian, yang datang ke lokasi sempat menanyakan kondisi korban, namun korban hanya mampu memberikan isyarat tangan sebelum akhirnya dibawa ke puskesmas," ujar AKP Verry Purba.

Guna memastikan penyebab pasti kematian, jenazah korban dibawa ke RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk menjalani pemeriksaan visum luar dan dalam.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan medis sementara, penyebab kematian diduga kuat akibat mati lemas atau asfiksia yang disebabkan intoksikasi atau keracunan," ungkap AKP Verry Purba.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilaksanakan, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan sesuai prosesi keagamaan yang dianut. (nas)

Polres Simalungun: Jangan Panik Hadapi Bencana "Yang Penting Siap dan Tahu Harus Ngapain"

Wed, 09 Sep 2026 18:03:24 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Bencana sewaktu-waktu dapat terjadi dan tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, tidak panik dalam menghadapi potensi bencana, melainkan lebih fokus pada kesiapan diri.

"Bencana bisa datang kapan saja. Nggak perlu panik, yang penting siap dan tahu harus ngapain," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Rabu (09/09/2026).

Dijelaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana bukanlah semata-mata soal rasa takut yang berlebihan. Tetapi, setiap individu harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dan orang-orang terdekat ketika situasi darurat terjadi.

"Kesiapsiagaan bukan soal takut bencana, tapi soal tahu cara menyelamatkan diri dan orang-orang yang kita sayang," ungkap AKP Verry Purba yang juga menegaskan pentingnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.

Polres Simalungun dikatakan secara aktif terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana. Baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun potensi bencana lainnya yang dapat mengancam keselamatan warga.

“Sosialisasi ini disampaikan melalui berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan tatap muka di tengah masyarakat hingga melalui media sosial resmi Polres Simalungun,” ujar AKP Verry Purba.

Untuk itu, Polres Simalungun berkomitmen untuk terus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat, karena pemahaman yang baik tentang kebencanaan akan sangat membantu mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian materiil.

"Yang paling penting itu bagaimana kita punya rencana. Kalau terjadi sesuatu, kita sudah tahu harus lari ke mana, harus ngapain, dan bagaimana menyelamatkan keluarga kita. Itu yang harus disiapkan dari sekarang, bukan pas bencana sudah di depan mata," jelas AKP Verry Purba.

Masyarakat juga diingatkan, apabila membutuhkan bantuan atau informasi terkait situasi darurat maupun bencana, dapat segera menghubungi layanan call center Polri di nomor 110 yang siap merespons dengan cepat selama 24 jam. (nas)

Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar: Belum Ditemukan Pekerja Migran Asal Siantar Korban TPPO

Tue, 08 Sep 2026 17:15:07 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Terkait dengan maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran di luar negeri seperti Kamboja dan negara Asean lalinya, ternyata belum ada korban asal Kota Pematangsiantar.

Pernyataan itu disampaikan Robert Samosir sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar.”Data kita, ada 19 orang warga Siantar sebagai pekerja migran di luar negeri. tetapi, mereka masih baik-baik saja,” ujarnya, Selasa (08/09/2026).

Dijelaskan, Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar tetap melakukan pemantauan dan pengawasan apabila ada warga Pematangsiantar yang akan bekerja di luar negeri. Salah satu pengawasan tersebut, terkait dengan rekomendasi pengurusan paspor.

“Rekomendasi diberikan apabila Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengirim ke luar negeri itu memang resmi memiliki keterwakilan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kita berkoordinasi sama dengan lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Medan,” beber Robert.

Dijelaskan, beberapa bulan lalu, memang ada warga Pematangsiantar beralamat di Kecamatan Siantar Sitalasari yang dikembalikan dari Malaysia. Tetapi, kasusnya bukan TPPO. Melainkan karena memiliki visa wisata tetapi menjadi tenaga kerja.

Terkait adanya Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja di Pematangsiantar yang akan menempatkan calon tenaga kerja ke luar negeri, tetap diawasi agar benar-benar melakukan pembinaan dan pelatihan

Robert Samosir mengimbau, apabila warga Pematangsiantar ingin menjadi pekerja migran diharap tidak mudah tergoda iming-iming dari agen atau calo dan harus melalui jalur resmi dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagaakerjaan Pematangsiantar. (nas)

Maling Pakai Sebo, Curi Kabel Tembaga Sejumlah Traffick Light

Tue, 08 Sep 2026 15:56:17 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Terungkap, banyaknya lampu lalulintas (traffick light) di sejumlah persimpangan jalan Kota Siantar ternyata karena kabel yang terbuat dari tembaga hilang dicuri orang tak bertanggungjawab.

“Pencurian kabel traffic light itu sangat luar biasa. Mereka melakukan aksi berkali-kali di sejumlah titik,” kata Kadis Perhubungan Kota Siantar Daniel Siregar, Selasa (08/09/2026).

Saat diselidiki melalui CCTV, para pelaku beraksi malam hari pakai sebo atau penutup wajah.Bahkan, untuk mempermudah aksi pencurian, malah menggunakan eggrek atau galah panjang yang dipucuknya menggunakan pisau.

Dijelaskan, kabel traffic lihght yang menjadi sasaran maling itu diantaranya, Simpang Rambung Merah dekat tugu Dayok Mirah. Persimpangan persimpangan Jalan Kartini-Sudirman.

Kemudian, persimpangan Jalan Patuan Nagari-Sisingamangara samping SPBU, persimpangan Jalan DI Panjaiatan-Sisingamangaraja dan persimpangan Jalan Bali-Sisingamangaraja.

“Dalam satu titik traffic light ada yang sudah dua kali hilang,” imbuh Daniel Siregar sembari mengatakan, kabel yang dicuri maling ada yang satu gulungan sampai dua gulungan dengan ukuran 40 meter sampai 50 meter per gulungan.

Sedangkan nilai kabel satu gulungan kalau dibeli di toko mencapai Rp1,1 juta. Namun, karena ada kemitraan dengan pihak ketiga, yang mengadakan kabel dan peralatan lain yang hilang diserahkan kepada pihak ketiga.

“Saat ini, kita dengan pihak ketiga sedang melakukan perbaikan kabel yang hilang. Antara lain di persimpangan Jalan Kartini-Sudirman, Persimpangan Dayok Mirah dan Jalan DI Panjaitan-Sisingamangara,” kata Daniel Siregar.

Akibat traffic light tidak berfungsi, arus lalulintas, khususnya pada jam sibuk terganggu.

Karena situasi tersebut, Dinas Perhubungan harus mengerahkan personel ke lokasi untuk mengantisipasi kemacetan atau tabrakan kenderaan.

“Sampai saat ini belum ada laporan tentang tabrakan kenderaan,” ujar Daniel sembari mengatakan, untuk mengantisipasi aksi pencurian itu, pemasangan kabel tidak lagi dari atas. Tetapi, menggunakan pipa dari dalam tanah.Selain dari melakukan pengawasan secara manual ke lokasi-lokasi rawan.

Harapan Daniel Siregar, masyarakat dapat turut berpartisipasi melakukan pengawasan karena itu berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, kalau ada maling kabel, segera melaporkannya langsung melalui telepon seluler kepada Polres Pematangsiantar. (nas)

Cegah Konflik Agraria, Polres Simalungun Gelar Pengamanan Areal HGU PTPN IV Marihat

Tue, 08 Sep 2026 08:48:58 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Untuk mencegah rencana pencabutan plang oleh pihak PTPN IV Regional 2 serta rencana penanaman pohon pisang yang dilakukan kelompok masyarakat Huta Bagasan, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Polres Simalungun gelar apel kesiapan personel.

Kegiatan tersebut berlangaung di areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional Kebun Marihat. Tepatnya di AFD 2 Huta IV, Huta Bagasan, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Senin (07/09/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

“Kegiatan itu merupakan wujud nyata Polri untuk masyarakat, di mana Polres Simalungun senantiasa hadir secara berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, termasuk dalam mengantisipasi potensi gesekan di lapangan," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba.

Apel kesiapan pasaukan dipimpin Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Simalungun, AKP Tukkar Lungun Simamora SH MH. Personel yang diturunkan, Kasat Samapta Polres Simalungun AKP Heddy Marpaung SH, Kapolsek Bangun AKP Hengky Bonari Siahaan SH MH, Kasi Dokkes Polres Simalungun dr Siro Venesia Banjarnaor dan sejumlah perwira serta personel Brigadir Polres Simalungun.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai informasi khusus intelijen yang menyebutkan adanya rencana pencabutan plang oleh pihak PTPN IV Regional 2. Sekaligus rencana penanaman pohon pisang oleh kelompok masyarakat Huta Bagasan, di areal HGU PTPN IV Regional Kebun Marihat.

Lebih lanjut dijelaskan, kesiapan personel Polres Simalungun dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk isu-isu agraria dan itu bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya jajaran Polres Simalungun juga pernah melaksanakan apel kesiapan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ke PT Prima Sauhur Lestari di Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dipimpin Kabag Ops Polres Simalungun, Kompol M Manik SH MH.

AKP Verry Purba menegaskan, Polres Simalungun akan terus berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan pengamanan di lapangan, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik terkait lahan HGU perkebunan.

"Kami mengimbau seluruh pihak, baik dari perusahaan maupun masyarakat, untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Simalungun," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi areal HGU PTPN IV Regional Kebun Marihat dilaporkan kondusif dan dalam pengawasan ketat aparat kepolisian. (nas)

GKPS Tuian Rumah Sharing Meeting Gereja, Pekerja Migran Indonesia

Tue, 08 Sep 2026 08:44:32 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

PGI menempatkan isu Ham sebagai salah satu perhatian utama dalam pelayanan lima tahun ke depan dan komitmen itu lahir dari keyakinan bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Pdt Lenta Enni Simbolon sebagai Wakil Sekretaris Umum PGI (melalui online) pada Sharing Meeting Gereja, Pekerja Migran Indonesia dan TTPO yang digelar Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) serta Mission?21 dan Sinode GKPS. Berlangsung di kantor pusat GKPS Jalan Pdt Wismar Saragih, Kota Pematangsiantar, Senin (07/09/2026).

“Salah satu wujud nyata panggilan itu adalah advokasi bagi pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ujarnya.

Ditegaskan juga, gereja dapat berperan aktif melakukan sosialisasi karena PGI sudah melakukan MoU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Sebelumnya, Ephorus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), John Christian Saragih

Melalui sambutannya mengatakan, gereja dapat menjadi agen yang mencerahkan dan melindungi pekerja migran di luar negeri dan TTPO. Sehingga dapat ditangani dengan baik dan kualitas Hak Azasi Manusia (HAM) juga semakin baik.

Ephorus mengucapkan terimakasih kepada GPI yang telah memberi kesempatan kepada GKPS sebagai tuan rumah Sharring dan Meeting Gereja Pekerja Migran Indonesia dan TTPO.

“Sharing dan Meeting menjad isu atau informasi yang dapat disampaikan kepada para kepada jemaat melalui gereja,” harapnya.

Sedangkan narasumber, Serulina Tarigan sebagai Direktur Pemulangan dan Rehabilitasi KP2MI melalui online menjelaskan tentang peran KP2MI dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak pekerja migran Indonesia.

Dijelaskan juga, kasus TPPO sering dialami pekerja migran karena banyak tergoda iming-iming dan masuk melalui perusahaan tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal.

“Gereja dapat berperan aktif melakukan sosialisasi karena PGI sudah melakukan MoU KP2MI dalam melakukan advokasi pekerja migran,” katanya yang juga menekankan agar pekerja migran berangkat ke Jakarta mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, narasumber, AKBP Deddi Sunardi H sebagai Kasubdit III Ditres PPA/PPO Polda Sumut mengatakan, penanganan TPPO dilakukan secara komprehensif melalui pencegahan, penindakan hukum yang tegas, serta perlindungan dan pemulihan korban.

Pencegahan dilakukan secara Preventif dan Represif dengan mengedepankan pembuktian ilmiah dan penyelidikan jaringan terorganisir.

Dijelaskan, tahun 2025, Polda Sumut tahun 2025 menangani 15 kasus TPPO dengan jumlah tersangka 80 orang dan tahun 2026 sampai bulan Agustus 2026 sebanyak 8 kasus dengan tersangka 17 orang.

Usai para narasumber memaparkan materi, dilakukan tanya jawab dan dialog dengan perwakilan gereja. Baik menyangkut tentang harapan dan kekuatiran, pemetaan pengalaman peserta terkait isu pekerja migran dan TPPO serta lainnya.

Pada sesi berikutnya dilakukan pemetaan masalah, Isu migran, TPPO dan Kasus yang sedang terjadi di pelayanan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pdt Karmila Jusuf (Fasilitator Moission 21), Robert Samosir sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar, Perwakilan Polres Pematangsiantar, perwakilan sejumlah Gereja di Pematangsiantar dan beberapa daerah Sumatera Utara serta jemaat GKPS, mahasiswa dan undangan lainnya. (nas)

Tak Hadiri RDP, Komisi III DPRD Siantar Minta Walikota Evaluasi Kadishub

Mon, 07 Sep 2026 22:10:49 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Meski sudah ditunggu Komisi III DPRD Pematangsiantar mulai pukul 09.30 WIB sampai Pukul 14.15 WIB, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar tidak kunjung datang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (07/09/2026).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III, Cindira didampingi sejumlah personel Komisi III lainnya seperti, Imanoel Lingga, Andika Prayogi Sinaga, Ramses Manurung dan Tongam Pangaribuan, di ruang Rapat Gabungan DPRD Siantar, Senin (07/09/2026).

“Kita tentu sangat kecewa dengan Dinas Perhubungan. Padahal, banyak yang mau kita bahas sebagai lanjutan RDP yang sempat kita tunggu sebulan dan ini malah sudah dua bulan,” kata Cindira.

Karena tidak ada alasan mengapa tidak hadir Komisi III dan Dishub tidak menghargai Komisi III, masalahnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Pematangsiantar untuk menyurati Walikota Wesly Silalahi agar mengevaluasi jabatan Kadishub, Daniel Siregar.

“Permasalahan yang seyogianya dibahas melalui RDP termasuk soal perkembangan penuntasan hutang retribusi parkir tahun 2026 sudah mencapai Rp400 juta lebih. Selain itu, soal banyaknya juru parkir (Jukir) yang tidak sesuai dengan SK atau Jukir diserapkan kepada orang lain,” beber Imanoel Lingga.

Hal lain, ada nama jukir tetapi tidak bekerja tetapi punya hutang. Kemudian, data yang disampaikan Dishub selalu berubah-ubah. “Kita minta supaya tunggakan parkir disampaikan secara transparan. Terakhir, soal target PAD sebesar Rp18 miliar sedang dievaluasi bersama inspektorat dan kita ingin sudah sejauh mana evaluasi itu,” bebernya.

Sementara, Andika Prayogi Sinaga mengatakan, sebelum melakukan RDP yang ternyata batal, Komisi III sudah melakukan peninjuauan ke lapangan untuk mengimpun data. Hasilnya dikatakan sangat miris karena ternyata banyak kebocoran.

“Ada 25 titik parkir yang kita sidak sebagai bahan. Hasilnya, ada Jukir yang sudah menyetorkan tetapi tidak disetorkan pengumpulnya kepada Dinas sebagai Pendapatan Asli Daerah,” kata Andika Prayogi.

Karena dinilai sudah “parah”, Tongam Pangaribuan mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) soal parkir. “Saya yang mengusulkan supaya dibentuk Pansus dan ini perlu untuk menghindari kebocoran yang berlarut-larut,” tegas Tongam. (nas)

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pematangsiantar : Saatnya UMKM Muslim Bermuamalah Secara Syariah

Sun, 06 Sep 2026 16:12:23 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Muslim perlu melakukan evaluasi apakah selama ini sudah bermuamalah dalam rangka melaksanaan ekonomi syariah dan apa kendala yang dihadapi.

Pernyataan itu disampaikan Drs H M Natsir Armaya Siregar, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, MUI Pematangsiantar yang menggelar Workshop Program Evaluasi terhadap beberapa kegiatan sebelumnya terkait dengan ekonomi syariah.

Peserta kegiatan yang berlangsung di aula MUI Pematangsiantar, Jalan Kartini Kota Siantar itu, terdiri dari pengurus MUI Kecamatan se Kota Pematangsiantar dan para pelaku UMKM, Minggu (06/09/2026) mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

“Saatnya UMKM Muslim membentuk komunitas dan tidak lagi meminjam uang untuk permodalan melalui perbankan dan sejenisnya. Tetapi, menjadikan komunitas sebagai wadah kerabat dalam rangka pengadaan modal,” kata Drs H M Natsir Armaya Siregar.

Pernyataan itu sebagai tindaklanjut Workshop yang diharap dapat dilaksanakan. Dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, MUI Pematangsiantar siap memfasilitasinya.

Sebelumnya, H Fitra SB sebagai Ketua Pantia Workshop mengatakan, hasil survey dengan mengajukan kuesioner kepada para peserta, ternyata banyak yang belum paham dengan prinsip ekonomi syariah.

“Kita sudah menyebar kuesioner dan hasil evaluasi kita, banyak belum memahami ekonomi syariah itu. Karenanya, melalui workshop ini akan kita lakukan pendalaman,” H Fitra.

Prinsip Ekonomi Syariah yang kurang dipahami itu antara lain, terkait akad jual beli, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. “Bahkan, jawaban kuesioner yang sudah kita periksa, ada mengatakan boleh menambah modal usaha dengan meminjam melalui Pinjol,” kata H Fitra.

Selanjutnya, Jefrizal Ammar SE dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pematangsiantar sebagai nara sumber paparkan transaksi dalam ekonomi syariah yang bebas dari riba karena diharamkan.

“Saat ini banyak sudah bank yang menggunakan sistim syariah yang pada dasarnya selalu pakai akad dan mereka belajar dari Bank Muamalat Indonesia,” Jefizal Amma mengajak para pelaku UMKM dan peserta workshop untuk berhijrah ke syariah.

Dijelaskan juga, pelaku usaha yang memulai usahanya dengan meminjam modal, banyak tidak berhasil atau gugur. “Usaha yang dirintis jangan bersumber dari hutang. Tapi, rintis dari awal dengan mengandalkan modal sendiri. Setelah berkembang, boleh menambah modal dengan cara meminjam,” ujar Jefrizal sembari perkenalkan produk Bank Muamalat yang diantaranya investasi emas sebagai asset yang punya daya tahan lebih kuat.

Sementara, Ketua MUI Pematangsiantar, Drs H M Ali Lubis sebagai nara sumber, paparkan tentang hukum fikih terkait dengan muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia. Salah sartunya terkait ekonomi syariah.

“Jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka dengan mengucapkan akad. Misalnya, pembeli mengucapkan “beli” dan penjual mengucapkan “jual”. Sehingga, jual beli menjadi halal,” jelas Drs H M Ali Lubis yang juga menjelaskan secara rinci terkait dengan akad atau ijab kabul dalam berbagai kondisi.

Usai para narasumber paparkan materi masing-masing, dilakukan tanya jawab atau dialog yang berlangsung dengan komunikatif. Usai workshop, para peserta diharap dapat menerapkan ekonomi syariah tersebut dalam kehidupan sehri-hari. (In)

Terobos Gerimis, Tim Resmob Polres Simalungun Seser Lokasi Rawan

Sat, 05 Sep 2026 08:08:59 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Tim Resmob Satreskrim Polres Simalungun terobos malam hujan gerimis, bergerak melakukan Patroli Lampu Biru untuk menjalankan tugas menjaga Kamtibmas

“Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif, terlebih di malam hari libur," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Sabtu (05/09/2026).

Patroli Lampu Biru, Jumat (04/09/2027) mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai itu, bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, khususnya aktivitas Geng Motor dan Balap Liar.

Kegiatan yang dipimpin Ketua Tim atau Katim, AIPTU Lasang Sinaga, bersama personel Resmob lainnya, AIPDA Syarif, AIPDA Jefri Girsang, dan AIPDA Dedi itu, menyasar titik rawan terhadap gangguan Kamtibmas.

Saat berada di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Medan-Simalungun patroli mendapati sekumpulan remaja sedang berkumpul. Kemudian, dilakukan langkah preventif dan persuasif, agar tetap terjaga kondusif dan tertib.

Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi di lapangan dilaporkan berjalan aman dan terkendali tanpa adanya kendala maupun insiden yang berarti. (nas)

Warga Siantar Pemilik Sabu Diamankan Polsek Gunung Malela di Kebun Sawit

Sat, 05 Sep 2026 08:19:53 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba, jajaran Polsek Gunung Malela, Polres Simalungun langsung turun ke lokasi sasaran dan mengamankan seorang pria paruh baya berinisial ANN (47).

Fakat tersebut persisnya berlangsung di areal perkebunan sawit, Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Jumat (04/09/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

“Tersangka merupakan warga Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar,” kata Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B Siahaan SH MH.

Ketika digeledah, dari tangan pelaku ditemukan barang bukti sabu dengan berat bruto 0,73 gram yang dikemas dalam dua plastik kecil warna putih. Turut diamankan satu unit handphone merk Oppo A18 warna hitam.

“Kita mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli narkoba di lokasi perkebunan sawit itu,” kata Kapolsek.

Hasil introgasi sementara, pelaku mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang pria berinisial C alias Cimot warga Jalan Rakuta Sembiring Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada Satuan Narkoba (Sat Narkoba) Polres Simalungun guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. (nas)

Empat Hari Setelah Beraksi, Maling Sepeda Motor dan Barang Elektronik Diringkus

Fri, 04 Sep 2026 20:06:18 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Tim Unit Opsnal Reserse Mobile (Resmob) Polres Simalungun ringkus pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) di Jalan Sengon, Lingkungan X, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

“Pelaku yang berhasil diamankan hanya empat hari setelah laporan polisi itu berinisial RH (37) warga Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun,” kata Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Jumat (04/09/2026).

Peristiwa pencurian dengan pemberatan itu berlangsung, Jumat (28/08/2026) sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sengon, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Pelaku berhasil menggondol unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam putih BK 4136 TAG, satu unit digital satelite receiver merek Manhattan, dan satu unit DVD player merek Polytron.

Setelah korban membuat laporan ke Polsek Dolok Batu Nanggar, Tim Opsnal Resmob kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamalkan RH di rumahnya, lengkap dengan seluruh barang bukti hasil pencurian, Selasa (01/09/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Polsek Dolok Batu Nanggar Polres Simalungun guna proses hukum lebih lanjut. (nas)

Pasokan Berkurang : Harga Beras dan Kebutuhan Pokok, Ayam Potong, Naik

Fri, 04 Sep 2026 18:32:56 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Pada beberapa hari terakhir, harga beras dan minyak goreng khususnya Minyakita di tingkat pasaran atau pengecer mengalami kenaikan. Paling parah, kenaikan paling melejit dan belum juga stabil, harga ayam potong.

Pantauan media ini di Pasar Horas dan Pasar Dwikora Parluasan Pematangsiantar, Jumat (04/09/2026), harga beras premium dan medium mengalami kenaikan antara Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram. Tidak pernah dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Seperti pengakuan boru Sibarani pedagang beras di gedung II Pasar Horas. Harga beras premium dijual Rp19.500 per kilogram (HET Rp16.200-16.700), dan beras medium Rp18.500 per kilogram (HET Rp15.500-16.000).

“Harga biasanya naik karena pasokan berkurang,” kata Boru Sibarani sembari mengatakan, kenaikan kenaikan harga beras itu membuat konsumen berekonomi menengah ke bawah banyak membeli beras murah seharga Rp15.500 per kilogram.

Sementara, Baginda Hasibuan pedagang kebutuhan pokok yang juga berjualan di Pasar Horas mengatakan, terkait harga minyak goreng, khususnya Minyakita, tidak pernah dijual sesuai HRET Rp15.7000. Pasalnya, harga beli juga justru di atas HET.

“Kalau Minyakita kemasan ukuran satu liter Rp19.500 dan ukuran dua liter dalam kemasan botol Rp38.500. Saya tidak jual minyak curah yang juga mengalami ,” kata Hasibuan.

Kebutuhan pohok yang juga mengalami kenaikan, gula pasir yang semula masih Rp19.500 per kilogram menjadi Rp21.500 per kilogram. “Karena harganya naik sampai Rp50 ribu per karung, saya tidak beli karena masih ada persediaan,” kata Hasibuan lagi.

Terpisah, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Herbet Aruan membenarkan terjadi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Khususnya beras yang persediaan masih tetap aman serta harga ayam potong.

“Satgas Pangan sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) akhir Agustus lalu. Memang terjadi kenaikan harga beras dan ayam potong,” katanya.

Dijelaskan, kenaikan harga beras dipengaruhi karena pasokan dari daerah sentra pertanian padi sawah belum panen atau masih masa tanam.”Kalau teori ekonomi, saat persediaan terbatas dan permintaan tetap atau meningkat, harga dipastikan naik,” imbuhnya.

Terkait harga Minyakita yang dijual di atas HRET, masih bisa ditoleransi apabila harganya tidak terlalu tinggi karena ada biaya transportasi atau biaya angkut.

“Kalau harga ayam potong saat ini mencapai Rp48.000 per kilogram meski harga paling rendah sebelumnya sempat Rp38.000 perkilogram ,” imbuhnya.

Saat Sidak, Tim Satgas juga melakukan peninjauan peternakan ayam potong di Kelurahan Gurillla Kecamatan Siantar Martoba.

“Produksi peternak ayam potong pada dasarnya stabil meski ada kandang yang rusak. Kalau sudah diproduksi, harganya tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti kenaikan harga di pasar,” kata Herbert.

Dari data yang diperoleh, kenaikan harga ayam potong dipengaruhi dengan adanya permintaan dapur Kenaikan itu terjadi karena ada permintaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia MBG.

Selain itu, ada juga permintaan dari luar daerah seperti Aceh.”Dari Aceh banyak membeli ayam potong ke Siantar karena kandang ayam di Aceh itu katanya rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu,” kata Herbet mengakhiri (nas)

Minta Uang Tak Beri, Sepeda Motor Kakak Dilarikan Adik dan Ditangkap Polisi

Fri, 04 Sep 2026 08:47:54 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

Karena sang adik berinisial JJN yang minta uang tidak diberi, sepeda motor jenis Honda Supra X 125 milik sang kakak, Endang Yusniati Nababan dilarikan sang adik.

Meski sempat dicari tetapi tidak ketemu dan korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp15 juta, masalah itu dilaporkan kepada Polsek Bandar Huluan, Polres Simalungun, Senin (31/08/2026).

"Tersangka mengaku, pencurian dilakukan setelah pelaku minta uang kepada korban tetapi tidak diberikan,” kata Kapolsek Bandar Huluan, IPTU IPTU Patar Banjarnahor, Jumat (04/09/2026).

Sebelumnya, sepeda motor itu dititipkan korban di samping kios milik kakak korban di Jalan Rajamin SH, Pasar IB, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/09/2026). Sedangkan kunci kontak dititipkan kepada saksi.

Sedangkan korban sendiri menyadari sepeda motornya hilang setelah meminta saksi mengambilkan dompet dari bagasi sepeda motor. Namun sepeda motor itu sudah tidak berada di tempat.

Ketika korban bersama saksi memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, terungkap bahwa pelaku pencurian adalah adik kandung korban sendiri yang kemudian diamankan tim Unit Reskrim dari rumah orang tuanya di Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Rabu (02/09/2026), sekira pukul 12.30 WIB.

Sepeda motor itu sempat digadaikan kepada seseorang di kawasan Simpang Dosin dengan harga Rp1 juta. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti diamankan di Polsek Perdagangan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. (nas)

Amdal PT SSU Katanya Sesuai Standart, Tapi Warga Batuk Batuk dan ISPA

Thu, 03 Sep 2026 17:59:42 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Meski hasil analisa dampak lingkungan (Amdal) PT SSU sudah sesuai standart, mengapa warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar di sekitar PT Sintong Sari Union (SSU) mengalami inpeksi gangguan pernafasan (ISPA) dan batuk-batuk?

Fakta tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Pematangsiantar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat kelurahan Tomuan, Pemko Pematangsiantar dan pihak PT SSU, Kamis (03/08/2026).

RDP di ruang rapat Gabungan DPRD itu, terkait soal polusi udara dan kebisingan PT SSU itu berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Pematangsiantar. Dipimpin Ketua Komisi III, Cindira.

Turut dihadiri Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga dan Wakil Ketua Frengki Boy Saragih dan sejumlah anggota dewan lainnya seperti Andika Prayogi Sinaga, Imanoel Lingga, Choiruddin Lubis, Ramses Manurung dan Tongam Pangaribuan.

Golfrid, juru bicara warga Kelurahan Tomuan mengatakan, asap PT SSU yang beroperasi selama 20 tahun, sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, asap tebal yang keluar mulai pukul 06.00 WIB sampai 08.00 WIB dari cerobong pabrik penghasil korek api tersebut diduga menimbulkan polusi udara.

“Asap dari cerobong mengandung debu yang membuat pakaian di jemuran kotor dan terasa perih di mata. Banyak warga sakit paru-paru dan batuk yang sudah berkali-kali menjalani perawatan medis. Bahkan, akibat getaran dari PT SSU,ada dinding rumah warga retak,” ujar Golfrid.

Untuk itu, PT SSU dan Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup transparan soal analisa dampak lingkungan (Amdal).

Rahmawati Lubis warga yang mengalami gangguan kesehatan mengatakan, hasil analisa dokter dan hasil ronsen, paru-parunya kotor karena pengaruh dari asap. “Saya sudah bertahun-tahun batuk dan tak sembuh-sembuh,” katanya.

Tan Banjarnahor praktisi hukum yang mendampingi masyarakat paparkan aspek juridis. Kalau PT SSU menyalahi, DPRD dapat membuat rekomendasi kepada pihak terkait untuk memberikan sanksi lisan, atau tulisan maupun sanksi pencabutan izin.

”Kalau ada kerugian, warga berhak menggugat PT SSU secara perdata dan kalau terbukti menyalahi harus memberi ganti rugi”kata Tan sembari mengatakan, warga negara berhak hidup sehat.

Terkait keluhan warga, Toga Pangaribuan sebagai management PT SSU mengatakan, operasional PT SSU sudah sesuai ketentuan dan dampak lingkungannya masih di bawah ambang batas.

Hal senada dinyatakan, Kurniawan dari bagian lingkungan. Setiap enam bulan sekali dilakukan uji emisi yang dianalisa Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan.

Sementara, Arry Sembiring sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan, hasil uji emisi PT SSU selalu disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

“PT SSU sudah melengkapi berbagai dokumen lingkungan dan metode pengukuran dengan 16 parameter sudah dilakukan sesuai standart. Kita tetap melakukan pengawasan,” katanya.

Sementara, Anna Rosita Saragih sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang memperoleh data dari Puskesmas Kelurahan Tomuan mengatakan, ada sepuluh gangguan kesehatan masyarakat yang menonjol di Kelurahan Tomuan. Salah satunya inpeksi Saluran Pernafasan (ISPA).

“Tahun 2025, ada 260 orang masyarakat terkena ISPA yang secara pasti belum dilakukan pemeriksaan secara detail meski penyebab ISPA salah satunya karena polusi udara,” kata Anna Rosita Saragih yang juga dibenarkan kepala Puskesmas Kelurahan Tomuan.

Dinamika RDP akhirnya berkembang, saat warga memperlihatkan poto dan video asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik dan mempertanyakan apakah itu benar atau tidak, pihak PT SSU mengaku benar adanya.

Namun, asap tersebut dikatakan keluar saat pembakaran baru dimulai. Setelah itu asap akan berubah warna menjadi putih. Karena jawaban tersebut, warga Tomuan tertawa karena itu salah satu penyebab polusi yang mengeluarkan debu.

Timbul Marganda Lingga sebagai Ketua DPRD Pematangsiantar dan Wakil Ketua Frengki Boy Saragih mempertanyakan, kalau uji emisi polusi udara PT SSU masih di bawah ambang batas, mengapa terjadi gangguan kesehatan terhadap warga?

“Untuk itu, PT SSU perlu melakukan kajian secara internal apakah ada hal teknis yang kurang diperhatikan dan perlu perbaikan,” katanya.

Di penghujung RDP, Cindira sebagai Ketua Komisi III membacakan kesimpulan. Diantaranya, PT SSU harus melakukan kontrol dan perbaikan terhadap peralatan teknis menyangkut tentang asap.

Masyarakat dapat bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan secara berkala agar dilakukan pendataan ulang. Kemudian, PT SSU menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Terakhir, PT SSU diminta menyerahkan data terkait uji emisi kepada masyarakat serta DPRD Pematangsiantar dan berbagai pihak terkait tetap melakukan pengawasan secara kontinyu apakah ada hal yang belum terungkap sebagai penyebab polusi udara. (nas)

Pabrik PT Evyap Sabun Indonesia di KEK Sei Mangkei Terbakar, Tiga Pekerja Meninggal

Thu, 03 Sep 2026 17:55:27 +0700

Eksklusif-news.com, SIMALUNGUN

PT Evyap Sabun Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun terbakar, Kamis, (03/09/ 2026(), sekira pukul 10.10 WIB.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba mengatakan, lokasi kebakaran itu persisnya di bagian pabrik Biding milik PT Evyap Sabun Indonesia.

"Kapolres Simalungun beserta Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, dan Kapolsek Bosar Maligas beserta personel Polri langsung turun ke lokasi membantu pengamanan dan pendataan para korban," ujar AKP Verry Purba.

Terkait dengan sumber api,, sampai pukul 14.00 WIB, belum dapat dipastika. Namun, informasi yang dihimpun, api pertama kali diperkirakan muncul dari lantai 3 atau lantai 4, yang disertai suara dentuman di bagian pabrik Biding.

Dijelaskan, peristiwa tersebut, tercatat tiga orang pekerja meninggal dunia, yang diketahui berprofesi sebagai Helper Las dari PT Nirwana Mahanu Putra, selaku vendor konstruksi PT Evyap Sabun Indonesia.

Ketiganya, Nasri Efendi (43), Mhd. Rifaldi (26), dan Sumadi (39), yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Batu Bara.

"Ketiga korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada Perdagangan, namun karena kondisinya telah meninggal dunia, selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Perdagangan," ungkap AKP Verry Purba.

Berdasarkan keterangan Fauzi, selaku leader PT Nirwana Mahanu Putra, ketiga korban baru bekerja selama empat hari dan tengah melaksanakan pekerjaan finishing atau pengelasan di lantai 6 gedung pabrik.

Dijelaskan juga, sesuai informasi yang diperoleh, ketiga korban diduga terjatuh saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api dan asap yang telah memasuki lantai 6, disertai suara dentuman yang diduga ledakan. Sehingga ketiganya berupaya melompat dari ketinggian dan meninggal dunia akibat terjatuh.

Terkait upaya pemadaman, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari berbagai instansi, meliputi dua unit dari Kinra, satu unit dari PT Evyap, tiga unit dari Pemkab Simalungun, tiga unit dari Pemkab Batu Bara, satu unit dari TNI AD, satu unit AWC dari Brimob Kompi II B Siantar, satu unit dari PT Basic, dan satu unit dari Pemko Siantar.

Dijelaskan juga, personel Polres Simalungun telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Karya Husada, dan hingga pukul 14.00 WIB, pihak rumah sakit menyatakan belum ada korban lanjutan yang datang akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Ketiga jenazah korban telah dijemput pihak keluarga menggunakan mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka, sementara proses pemadaman api di lokasi hingga saat ini masih terus berlangsung.

Sementara, Kapolres Simalungun beserta jajaran menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa para korban. Sekaligus menegaskan komitmen Polres Simalungun untuk terus memantau perkembangan penanganan kejadian ini hingga proses evakuasi dan penyelidikan penyebab kebakaran dapat dituntaskan secara menyeluruh.(nas)

Pemko Siantar Didesak Bentuk Tim Selesaikan Konflik Lahan Kelurahan Gurilla

Wed, 02 Sep 2026 21:53:53 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Untuk menyelesaikan konflik lahan di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari antara masyarakat dengan PTPN IV Regional I, Pemko Siantar didesak agar membentuk tim dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Desakan itu disampaikan Front Gerilyawan (Gerakan Rakyat Melawan) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Pematangsiantar bersama Pemko Pematangsiantar di ruang rapat gabungan DPRD Pematanagsiantar, Rabu (02/09/2026).

RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Ilhamsyah Sinaga dan dihadiri Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih.

Kemdudian, sejumlah personel Komisi I lainnya seperti Franz Theodor Sihaloho, Nurlela Sikumbang, Erwin Freddy Siahaan, Patar Luhut Panjaitan dan dari Pemko, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari Front Gerilyawan, antara lain, Ketua Serikat Petani Sejahtera Indonesia SEPASI) Tiomerlin Sitinjak, Tan Banjarnahor sebagai Kuasa Hukum SEPASI, Jacob Kapue dari Konsorsium Pembatuan Agraria dan puluhan pendamping lainnya.

Tiomerlin Tiomerlin Sitinjak sebagai Ketua SEPASI menyatakan, masyarakat telah menggarap lahan di Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma sejak tahun 2004 yang ditinggalkan pihak PTPN seluas 126 hektar.

Namun, HGU PTPN IV No 1 Tahun 2024 terbitr dan dinilai cacat prosedural dan masyarakat dipaksa meninggalkan lahan garapan. Selain terjadi konflik sehingga tanaman masyarakat di rusak PTPN , ada meninggalkan lahan karena menerima uang tali asih.

“Saat ini, masyarakat yang terdiri dari 222 kepala masih mempertahankan lahan tersebut untuk pertanian sebagai sumber pencaharian,” kata Tiomerlin.

Untuk itu, DPRD Pematangsiantar diminta membantu masyarakat mengusai lahan yang sudah disampaikan kepada berbagai pihak. Termasuk kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah turun ke lokasi.

Terkait dengan kepemilikan lahan, Tan Banjarnahor sebagai Kuasa Hukum SEPASI mengatakan bahwa masyarakat yang sudah mengelola lahan selama 21 tahun memiliki hak sesuai amanah UU Agraria No 5 Tahun 1960.

“Saat ini sedang dalam proses hukum karena PTPN IV melakukan gugatan kepada masyarakat dan pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri Pematangsiantar, gugatan PTPV ditolak,” kata Tan Banjarnahor.

Selanjutnya PTPN melakukan banding di Pengadilan Tinggi Medan dan menang. Kemudian masyarakat mengumpukan uang Rp8 juta untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

“Uang delapan juta itu mungkin kecil bagi bapak wakil rakyat. Tapi, bagi petani itu sangat besar,” kata Tan sembari mengatakan, saat ini putusan kasasi MA belum keluar. Tetapi, kalau PTPN IV dimenangkan dan terjadi eksekusi lahan, akan terjadi konflik yang diperkirakan berdarah-darah.

“Sebelum putusan kasasi keluar, DPRD Pematangsiantar boleh mengajukan surat kepada MA untuk berpihak kepada rakyat dan itu bukan bentuk intervensi tetapi sebagai pertimbangan politik mengantisipasi terjadinya konflik berkepenjangan,” kata Tan lagi.

Sementara, sejumlah anggota Komisi I DPRD Pematangsiantar mengatakan, agar permasalahnnya tidak berlarut-larut, Pemko diminta membentuk tim penyelesaian konflik sengketa lahan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Tim melakukan pembahasan secara rinci dan melakukan komunikasi dengan pihak terkait di tingkat pusat sebelum keluar putusan kasasi MA. Dan, desakan pembentukan tim tersebut disetujui Front Gerilyawan agar dilakukan Pemko.

Menanggapi berbagai dinamikika saat RDP tersebut, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang mengatakan, karena sengketa lahan masih dalam proses hukum, Pemko tidak boleh intervensi dan tetap akan menghormati apapun putusan kasasi dari MA.

Terkait dengan pembentukan Tim Penyelesaian Konflik yang diusulkan dan disetujui masyarakat, akan dikaji sesuai ketentuan undang-undang.

“Selanjutnya akan diinformasikan kepada DPRD Pematangsiantar dan masyarakat karena berkaitan dengan putusan hukum dan putusan administrasi,” kata Sekda sebelum RDP ditutup (nas)

PKL Sekitar Lapangan H Adam Malik dan Taman Bunga Direlokasi, Bagaimana PKL Lain yang Memacetkan Lalulintas?

Wed, 02 Sep 2026 21:44:10 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Pemko Pematangsiantar berencana merelokasi pedagang kaki lima (PKL) sekitar Lapangan H Adam Malik, Jalan Sudirman dan sekitar Lapangan Merdeka (Taman Bunga) ke jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, bagaimana keberadaan PKL lain yang memacetkan arus lalulintas?

Pertanyaan itu mencuat saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Pematangsiantar dengan Pemko Pematangsiantar untuk membahas aspirasi Ikatan Pedagang Kaki Lima Pematangsiantar (IPAKSI) yang disampaikan pada unjukrasa tanggal 27 Agustus 2026, Rabu (02/09/2026) namun IPAKSI tidak hadir.

RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Pematangsiantar itu, dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Ilhamsyah Sinaga. Turut dihadiri Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua, Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih.

Dari Komisi I, Franz Theodor Sihaloho, Patar Luhut Panjaitan, Nurlela Sikumbang, M Tigor Harahap dan Erwin Freddy Siahaan. Dari Pemko Pematangsiantar, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang dan Kakan Satpol PP Hasudungan Hutajulu serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kalau PKL sekitar Lapangan H Adam Malik, Jalan Sudirman serta sekitar Taman Bunga direlokasi bagaimana yang lain? Misalnya, PKL di Jalan kartini yang membuat arus lalulintas begitu macet,” kata Franz Theodor Sihaloho.

Dijelaskan, karena jam-jam tertentu begitu macet, pengedera malah kesulitan melintas. Bahkan, pedagang lainnya di sekitar Jalan Jawa juga mulai bermunculan. “Kita ingin pertanyakan itu,” kata Franz lagi.

Pertanyaan akhirnya berkembang, sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Ilhamsyah Sinaga juga menyinggung penertiban pedagang di Jalan Patuan Nanggi sekitar Pasar Dwikora Parluasan. Bukan hanya berada di atas trotoar. Tetapi sudah memakan jalan sehingga lalulintas juga macet.

“Mengapa PKL di sekitar Pajak Parluasan tidak prioritas? Bahkan, titik parkir dijual untuk PKL. Banyak lagi yang harus ditertibkan, Kalau mau dibersihkan, lakukan saja. Termasuk di jalan Kartini dan jalan Jawa itu,” kata Ilhamsyah Sinaga.

Sementara, M Tigor Harahap yang juga dari Komisi I menyatakan, masalah PKL sudah menjadi poroblem di berbagai kota di Indonesia. Tetapi, di beberapa kota lain banyak yang berhasil menata PKL dengan baik.

“Semua ini tergantung Pemko dan ini tantangan apalagi PKL muncul karena minimnya lapangan pekerjaan. Masalah PKL sudah berkali-kali dibahas Komisi I. Untuk itu, memang perlu keseriusan dan semua saling berkoordinasi,” kata M Tigor.

Hal yang lebih krusial lagi, Pemko dikatakan terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul keatas. Karena, ditemukan pengusaha besar yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat usaha tetapi tidak ditertibkan. Sementara, PKL yang pada dasarnya merupakan pedagang kecil gencar ditertibkan.

“Bagaimana tentang penertiban bangunan liar yang salah peruntukannya. Misalnya, Pujasera dan lainnya?” tanya Erwin kepada Sekda dan Satpol PP.

Kemudian, Ketua DPRD Timbul Manrganda Lingga juga angkat bicara. Kalau soal penyalahgunaan pedagang atau pengusaha besar, perlu pembahasan secara khusus. “Ya, kalau memang tidak sesuai aturan harus dibahas,” kata Timbul.

Menanggapi pernyataan para anggota DPRD itu, Sekda mengatakan, beberaap bangunan yang salah fungsi akan ditertibkan secara bertahap dan siap melakukan pembahasan pada kesempatan lain.

Kemudian, terkait penertiban PKL di lokasi lain juga akan dilakukan secara bertahap dengan menentukan adanya zona kuliner. Termasuk menindaklanjuti PKL di Jalan Kartini. (nas)

Pedagang Mengadu ke DPRD Pematangsiantar: Pasar Horas Siantar Semberaut, Copet dan Pembongkaran Kios Merajalela

Tue, 01 Sep 2026 17:59:26 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Kondisi Pasar Horas Pematangsiantar yang semberaut dan kumuh dikeluhkan pedagang. Belum lagi soal copet dan aksi pembongkaran kios pedagang malam hari begitu merajalela.

Seperti diungkapkan para pedagang Pasar Horas yang tergabung dalam Pedagang Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P3B) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Pematangsiantar, Selasa (01/09/2026).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Hendra Pardede itu dan dihadiri sejumlah personel Komisi II lainnya itu, juga menghadirkan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ).

“Maling yang membongkar kios pedagang sudah dilaporkan kepada petugas Trantib dan bagian operasional. Tapi, tidak jelas tindaklanjutnya,” kata pedagang Rosdiana pada RDP yang juga menyinggung soal copet yang sasarannya para pengunjung dan pedagang.

Soal pedagang kaki lima di jalan penghubung antar Gedung I, II dan III, membuat situasi menjadi semberaut juga dipermasalahkan. Saat hujan tiba, malah banjir karena kanopi diantara jalan penghubung itu sudah rusak parah. Belum lagi parit yang tidak berfungsi membuat badan jalan menjadi banjir.

Hal lain yang membuat pedagang merasa heran, ada pedagang yang disebut Intan boru S seenaknya menggunakan jalan antar gang untuk memajang dagangan. “Kami beberapa pedagang pernah mendatangi si Intan itu. Tapi, kami berantam dan pihak PD PHJ juga tak berdaya,” kata pedagang lain.

Ketua P3B, Nobel Marpaung menyatakan, soal pelaku pembongkaran kios malah melibatkan petugas jaga malam. Namun, tidak diketahui bagaimana tindakan lanjutnya.

“Pembongkaran kios ada juga yang melibatkan pekerja yang berjualan pemilik kios itu. Tapi, banyak pelakunya tidak terungkap dan korban kemalingan malah enggan melapor,” kata Nobel yang juga memaparkan soal kesemberautan Pasar Horas yang sudah berlangsung lama, tidak mendapat perhatian dari PD PHJ sebagai pengelola Pasar Horas.

Mendengar aspirasi pedagang, sejumlah anggota Komisi II langsung melakukan tanya jawab dan memberi solusi bagaimana penanganan yang dilakukan pihak PD PHJ.

“Kenapa ada maling orang dari penjaga malam? Apa mungkin gaji mereka tidak memadai dan Pasar Horas malam di malam hari juga gelap. Kenapa pedagang yang kemalingan sudah berkali-kali mengadu tetapi tidak ada tindaklanjut, “ tanya Komisi II.

Menjawab hal itu, Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Bolmen Silalahi didampingi Direktur Operasional , Evra Saskia Damanik mengatakan, soal maling memang tanggungjawab Bagian Ketentraman dan Penertiban (Trantib). Namun, tidak ada kutipan soal jaga malam.

“Soal keamanan ada peraturan. Dan ada pelaku pembongkaran kios yang masuk penjara. Kalau petugas kita yang menjadi maling, sudah diberhentikan. Kita juga melakukan evaluasi terkait soal keamanan itu,” kata Bolmen sembari mengatakan, petugas jaga malam sebanyak 24 orang dibagi menjaki dua sift. Gajinya Rp2,1 juta dengan masa kerja 15 hari/bulan.

Pada bulan Oktober 2026, PD PHJ akan memasang CCTV di lokasi-lokasi tertentu dan itu akan dikoordinaskan dengan P3B.

“Kalau soal penertiban pedagang, sudah sering kita lakukan. Tetapi, pedagang memang bandal, baru ditertibkan beberapa hari, tidak tertib lagi. Ini juga butuh kersajama dengan pihak P3B ,” kata Bolmen Silalahi.
Kalau soal perbaikan kanopi dan parit yang membuat Pasar Horas menjadi becek dan kumuh, PD PHJ mengaku menunggu kebijakan DPRD Pematangsiantar dan Pemko untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah (PD) PHJ menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PD PHJ.

“Kalau Ranperda itu sudah disahkan, kita tentu baru bisa mendapat penyertaan modal,” kata Bolmen sembari berharap agar Ranperda itu dapat segera dibahas.

Di penghujung RDP, dibuat kesimpulan agar PD PHJ mmastikan pemasangan CCTV dan soal keamanan dapat melibatkan pihak keamanan. Setelah RDP selesai, pedagang diminta melakukan rapat kembali bersama PD PHJ untuk menindaklanjuti hasil RDP.

“Kalau soal anggaran perbaikan Pasar Horas, sebenarnya sudah ada Rp3 miliar dan kita tentu sangat mendukung supaya dicairkan kepada PD PHJ. Masalahnya, memang terkendala soal Ranperda yang belum dibahas,” kata Hendra Pardede menutup RDP.

Para personel Komisi II yang juga hadir pada RDP tersebut, Aprial Ginting, Alfonso Sinaga, Hj Sabariah Harahap, Darson Rajagukuguk dan Fahmi Siregar. (nas)

Pemko Siantar dan PT Unitwin Indonesia Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Taman Hewan

Mon, 31 Aug 2026 19:45:04 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Pengelolaan Taman Hewan di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Jalan Letjend Suprapto, dan Jalan MH Sitorus seluas 35 ribu meter persegi sejak tahun 1996 diperpanjang Pemko Pematangsiantar bersama PT Unitwin Indonesia selama 30 tahun ke depan.

Perjanjian kerja sama mulai 01 September 2026 hingga 31 Agustus 2056 itiu ditandatangani Walikota Wesly Silalahi dan Pimpinan PT Unitwin Indonesia Dr H Rahmat Shah. Berlangsung, di ruang kerja Walikota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (31/08/2026).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar Alwi Andrian Lumbangaol menerangkan, perjanjian kerja sama itu untuk mengoptimalkan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Sekaligus mendorong investasi dan pengembangan sarana prasarana Taman Hewan, meningkatkan petekonomian masyarakat melalui penempatan tenaga kerja, serta meningkatkan pariwisata Kota Pematangsiantar.

“Pemko Pematangsiantar tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara berkala dan menerima laporan keuangan, serta mendapatkan profit sharing dari laba bersih,” katanya.

Sementara, pimpinan PT Unitwin Indonesia Dr H Rahmat Shah mengaku awalnya merasa terpanggil mengelola Taman Hewan itu karena melihat kondisinya yang memprihatinkan.

"Kebetulan sejak kecil saya suka hewan dan senang sekali kalau diajak ke Kebun Binatang," kata ayah kandung artis Raline Shah tersebut.

Di tahun 1996, di masa Walikota Pematangsiantar Abu Hanifah, dimulai Perjanjian Kerja Sama Pemko Pematangsiantar dengan PT Unitwin Infoensia untuk Pengelolaan Taman Hewan Pematangsiantar.

"Kini, setelah 30 tahun kita memperpanjang kerja sama tersebut," tukasnya yang mengaku Taman Hewan Pematangsiantar telah memberikan multy effect, termasuk kepada petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, dan lainnya.

"Jadi saya bahagia dengan adanya penandatanganan kerja sama ini," sebutnya didampingi Manajer Taman Hewan Pematangsiantar Bayu Anggriawan. Dan, berjanji akan membuat Taman Hewan Pematangsiantar itu lebih baik lagi.

Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik Penandatanganan Kerja Sama Pengelolaan Taman Hewan Pematangsiantar. "Ke depannya, semoga Taman Hewan Pematangsiantar menjadi lebih baik lagi," harap Wesly.

Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, Rahmat Shah juga menyematkan pin bergambar logo Kebun Binatang se-Indonesia dan Asia kepada Wesly.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis dan sejumlah pejabat Pemko Pematangsiantar lainnya. (nas)

PPAT Butuh Perlindungan Hukum, Dr Henry Sinaga Surati Presiden, Ketua MA dan Menteri ATR

Mon, 31 Aug 2026 17:45:44 +0700

Eksklusif-news.com, SIANTAR

Karena butuh perlindungan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Pematangsiantar, Dr Henry Sinaga SH Sp N MKn, surati Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (MenATR/Ka.BPN RI).

Dr Henry Sinaga mengatakan, ada dua surat yang ditujukan kepada Presiden. Pertama terkait permohonan perlindungan hukum bagi PPAT sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN No.1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 hari (Kepmen Perintis 10 hari).

Kedua, terkait ketentuan yang melibatkan PPAT dalam pemeliharaan data fisik pendaftaran tanah yang bukan tugas dan kewenangan PPAT.

“Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN melanggar ketentuan asas hukum dan norma hukum serta berpotensi mendorong PPAT untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Tembusana surat juga kepada Ketua MA RI,” kata Dr Henry Sinaga, Senin (31/08/2026).

Dijelaskan juga, melalui suratnya kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI, meminta agar Kepmen Perintis 10 Hari yang meresahkan PPAT di Indonesia tersebut segera ditinjau kembali.

Dr Henry juga mengatakan, ada dua alasan peninjauan kembali yang disampaikan melalui suratnya. Pertama terkait ketentuan yang memperbolehkan PPAT melakukan peralihan hak atas tanah meskipun tanah objek peralihan hak masih dalam perkara di pengadilan.

Kedua, terkait ketentuan yang melibatkan PPAT dalam pemeliharaan data fisik pendaftaran tanah yang bukan tugas dan kewenangan PPAT.

“Kedua ketentuan itu berpotensi mendorong PPAT untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar asas hukum dan norma hukum yang berlaku di Indonesia,” imbuh Dr Henry.

Secara lisan permintaan ini juga sudah disampaikan kepada pihak Kementerian ATR/BPN RI pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan PPAT seluruh Indonesia, di Hotel Haris Convention, Serpong Banten tanggal 24 Agustus 2026 lalu.

“Surat kedua kepada Presiden, juga perihal permohonan perlindungan hukum bagi PPAT sehubungan dengan tidak diresponnya surat saya selama hampir lima tahun oleh Menteri ATR/Ka.BPN RI terkait permohonannya untuk dibentuknya lembaga pemberi izin dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan bagi PPAT agar PPAT terlindungi dalam menjalankan tugas dan jabatannya,” beber Dr Henry.

Untuk itu, kedua surat yang sudah dilayangkan Henry diharap dapat ditanggapi pihak terkait. "Semua surat tersebut saya layangkan demi keselamatan PPAT di seluruh Indonesia," pungkas Henry mengakhiri. (nas)