Eksklusif-news.com , Presiden Jokowi rencananya akan melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu pagi (22/11/2023). Agus yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.
Informasi tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, saat dikonfirmasi pada Selasa (21/11/2023).
Usai pelantikan, Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Mulai dari, Papua Barat hingga Kalimantan Barat.
"Besok, setelah pelantikan Panglima TNI, ada rencana untuk kunjungan kerja ke Papua Barat dan dilanjut ke Kalimantan Barat. Detail agenda akan diupdate oleh Biro Pers dan Media Setpres," jelas Ari.
DPR RI resmi mengesahkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Yudo Margono dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI itu dapat disetujui?,” tutur Ketua DPR RI Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).
"Setuju," jawab peserta disusul ketuk palu Puan.
Komisi I DPR RI telah menyetujui KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjadi calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Keputusan itu diambil setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Agus menegaskan bahwa dia dapat menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Menurutnya, Netralitas TNI sudah harga mati.
"Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," kata Agus, saat konferensi pers, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Agus mengatakan, dia juga telah menyampaikan kepada Komisi I bahwa dia telah menekankan kepada para prajurit untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Saya sampaikan pada komisi I, jangan ragukan kita TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah, mereka sudah kita berikan buku saku, setiap prajurit setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan," ucapnya.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Kemudian juga undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017, apabila TNI berpolitik praktis, akan dikenakan hukuman pidana atupun disiplin, hukuman disiplin dari atasannya," tegas dia.
