Eksklusif-news.com, SIANTAR
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kabupaten Langkat di Kota Binjai, para kepala daerah harus memperkuat integritas untuk menghidari tindak pidana korupsi.
Diinformasikan, aksi penyidik KPK melakukan OTT di Binjai Sumatera Utara, tanggal 1-3 Juli 2026. Masing-masing, inisial K dan S sebagai pejabat KADIN Kabupaten Langkat serta mantan Anggota DPRD Sumut.
Setelah dilakukan pengembangan, KPK juga mengamankan, SA Bupati Langkat saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Deli Serdang.
Terkait dengan itu, aktifis antikorupsi Sumatera Utara Gading Simanungunsong sebagai Alumni Diklat Antikorupsi Nasional KPK Tahun 2025 utusan Sumut dan pegiat antikorupsi Kota Siantar Bill Fatah Nasution mengingatkan agar para kepala daerah harus memperkuat integritas menghindari tindak pidana korupsi.
"Ketika KPK menjemput SA pada kegiatan APKASI, yang diketahui ratusan Bupati se-Indonesia yang hadir, itu tentu pukulan bagi para Kepala Daerah yang tidak menjaga integritas." ujar Gading Simangunsong, Jumat (03/07/2027).
Ditegaskan, OTT itu harus menjadi momentum "turning point" agar penyelenggara negara di daerah dapat bekerja profesional dan berintegritas.
"Saatnya para kepala daerah khususnya melakukan perbaikan sistem tatakelola pemerintahan di daerah, perkuat reformasi birokrasi, optimalkan pelayanan publik yang terbuka dan berbasis teknologi,"ujarnya.
Kemudian, seluruh Kepala Daerah diharap agar terbuka mendengar aspirasi masyarakat dan menggandeng APH untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Pengawasan partisipatif perlu dilakukan supaya mempersempit ruang KKN bagi penyelenggara negara, harus ada check and balance antara penyelenggara dan pengawas." ujar Gading.
Sementara, pegiat Antikorupsi Kota Siantar, Bill Fatah Nasution juga menyoroti titik rawan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang harus diawasi supaya tidak terjadi kegiatan OTT serupa.
"Digitalisasi sistem pengadaan di Pemda sangat penting untuk transparansi dan efisiensi, Walikota dan Bupati harus mendorong daerahnya menjadi pionir sistem Pengadaan Digital dan Terintegrasi, " tutup Bill Fatah Nasution. (nas)